Indonesia Butuh Lebih Banyak Penyalur Dana Perubahan Iklim

KOMPAS/BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris (dari kiri ke kanan), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Riska Rahmadia, Peneliti Utama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian Fahmuddin Agus, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Eksekutif Yayasan Inovasi Bumi Silvia Irawan, dan Kepala Puslitbang Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Kementerian Perindustrian Teddy Caster Sianturi pada acara  GCF-NDA Multi-Stakeholder Forum, Kamis (30/1/2019), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia membutuhkan badan penyalur dana perubahan iklim yang bersumber dari Green Climate Fund karena saat ini hanya ada satu khusus untuk proyek infrastruktur. Sementara dalam konteks perubahan iklim, pengurangan emisi terbanyak adalah dari sektor hutan dan lahan. Proses akreditasi badan penyalur dana tersebut dinilai lama dan prosesnya cukup rumit.

Dalam diskusi antara para pemangku kepentingan dan GCF (Dana Perubahan Iklim) pada acara GCF-NDA Multi-Stakeholder Forum, Kamis (30/1/2019), di Jakarta, banyak dibahas tentang bentuk-bentuk pembiayaan dan proses mendapatkan dana melalui GCF. Hingga kini, Indonesia hanya memiliki satu entitas terakreditasi sebagai penyalur dana iklim dari GCF, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Mekanisme GCF merupakan penyedia pendanaan terbesar untuk pencapaian target komitmen penurunan emisi (NDC) di dunia.