BUMN Bisa Diprioritaskan
Penggalian tambang batubara yang masih beroperasi di kawasan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (23/11/2018). Kawasan konservasi alam ini seharusnya dilindungi dan terbebas aktivitas pertambangan yang berakibat kerusakan hutan dan lingkungan serta sumber daya alam seperti air bersih.
JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan BUMN di bidang pertambangan harus mendapat prioritas pengelolaan izin usaha pertambangan. Hal itu sejalan dengan amanat konstitusi bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Ahmad Redi, mengatakan, selama ini prioritas BUMN hanya untuk divestasi saham perusahaan tambang milik asing dan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sebaiknya, peran BUMN diperkuat dengan memberikan prioritas pada pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP).