ASN Korupsi, Pemda Harus Tegas

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Konferensi pers membahas penegakan hukum di lingkungan aparatur negara, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/18).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah harus segera memecat aparatur sipil negara terpidana korupsi yang masih bekerja dan tetap mendapat gaji agar tak ada kerugian negara yang lebih besar. Kementerian Dalam Negeri siap memberikan bantuan hukum jika keputusan pemecatan tersebut kelak justru digugat oleh aparatur yang bersangkutan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, di Jakarta, Senin (14/1/2019), kewenangan pemecatan aparat sipil negara (ASN) terpidana korupsi ada di pemerintah daerah (pemda). Oleh karena itu, dia meminta agar perintah pemecatan dari pusat segera dilaksanakan oleh pemda.