Sebaiknya Presiden Turun Tangan
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2FIMG_20181116_140935_1542352798-2.jpg){kind=logo}
Menteri Pertambangan di era Orde Baru, 1978-1988, Subroto, saat memberi pidato dalam acara peluncuran logo baru Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE), Jumat (16/11/2018), di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan energi terbarukan di Indonesia memerlukan campur tangan Presiden secara langsung. Sejalan dengan tren global, Indonesia harus mulai meninggalkan sumber energi fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan. Pengelolaan energi di Indonesia masih menyisakan masalah karena belum mampu mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian yang mengemuka dalam Forum Ekonomi Energi Indonesia 2018 yang diselenggarakan Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE) pada Jumat (16/11/2018) di Jakarta. IIEE didirikan oleh Menteri Pertambangan dan Energi 1978-1988, Subroto, pada 24 Februari 1995. Acara tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016 Sudirman Said, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Budi Gunadi Sadikin, Ketua Pengurus IIEE Asclepias Rachmi Indriyanto, dan Direktur Megawati Institute Arif Budimanta.