Cegah Pencucian Uang, Indonesia Diminta Publikasikan Daftar Pemilik Perusahaan Tambang

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Lokasi tambang liar Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku, yang beroperasi selama tujuh tahun terakhir kini telah bebas dari petambang liar. Pada Rabu (17/10/2018), Kepala Polda Maluku Inspektur Jenderal Royke Lumowa memimpin penyisiran di lokasi itu.

JAKARTA, KOMPAS — EITI, lembaga internasional yang menerapkan standar global transparansi di sektor ekstraktif atau pertambangan, menargetkan, pada Januari 2020, seluruh 51 negara pesertanya memublikasikan daftar pemilik manfaat perusahaan tambang atau sumber daya ekstraktif. Indonesia merupakan salah satu negara yang mulai melaksanakan standar transparansi EITI sejak 2010.

Pembukaan data pemilik manfaat perusahaan berupa nama, domisili, dan kewarganegaraan, misalnya, diharapkan dapat mencegah adanya pelanggaran, seperti manipulasi pajak, pencucian uang, pendirian perusahaan fiktif, dan monopoli terselubung.