Perusahaan Tambang Wajib Transparan
JAKARTA, KOMPAS β Pemerintah mewajibkan perusahaan pemegang izin pertambangan memasukkan data produksi dan pembayaran royalti beserta iuran tetap secara daring. Dengan aplikasi khusus, capaian produksi harian perusahaan tambang, termasuk kewajiban pembayaran kepada negara, bisa terpantau. Perusahaan yang tak patuh akan dicabut rencana kerja dan anggaran biayanya oleh pemerintah.
Kewajiban tersebut bisa dilakukan lewat aplikasi daring yang diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (2/11/2018) di Jakarta. Aplikasi itu bernama Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan e-PNBP Minerba. MOMS memuat data produksi sampai penjualan, sedangkan e-PNBP berisikan perhitungan kewajiban pembayaran perusahaan tambang termasuk untuk pembayaran.