Kaji Perencanaan Pembangunan Wisata di Danau Toba
Seminar bertajuk "Rakyat Bicara: Pembangunan Pariwisata Danau Toba" dilakukan di Jakarta, Kamis (4/10/2018). Sejumlah masyarakat adat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara turut hadir menyampaikan aspirasi mereka. Acara ini dihadiri pula oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pariwisata.
JAKARTA, KOMPAS – Konflik kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan pemerintah masih menjadi masalah di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan pariwisata di sana layak dikaji ulang. Perencanaan pariwisata harus memerhatikan penyelesaian konflik agraria agar dapat menyejahterakan masyarakat.
Pemerintah berencana menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penghasil devisa negara. Selama ini, sektor sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit menjadi penghasil devisa andalan. Pemerintah menargetkan ada 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019. Target perolehan devisanya adalah 20 miliar dollar AS. Ada sepuluh destinasi wisata prioritas yang dicanangkan pemerintah, salah satunya Danau Toba.