Keberpihakan pada Korban Ditegaskan

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Suasana saat Panitia Kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan forum keagamaan, Rabu (3/10/2018) di Ruang Komisi VIII DPR.

Kekerasan Seksual yang terjadi di masyarakat saat ini semakin  memprihatinkan, karena modusnya makin canggih.   Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan menjawab persoalan itu,

JAKARTA, KOMPAS —  Kekerasan seksual secara normatif sejatinya dilarang oleh agama mana pun dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian. Karena itu, kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mendesak  bagi bangsa Indonesia, karena undang-undang tersebut dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari  kasus kekerasan seksual yang belakangan ini semakin marak terjadi di tengah  masyarakat.