Area Korupsi Jadi Fokus

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pemerintah pusat tahun 2017 ini kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti tahun 2016. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djajanegara mengatakan hal ini berarti LKPP tahun 2017 sesuai standar akuntansi pemerintah. (Ilustrasi)

Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahunan jangan membuat pemda terlena. Para pejabat pembina kepegawaian harus tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan independensi untuk mencegah korupsi sejak perencanaan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah daerah jangan berpuas diri meski laporan keuangannya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan BPK itu tidak menjamin pemda bebas praktik korupsi sehingga para pejabat pembina kepegawaian harus tetap memerhatikan area rawan korupsi sejak perencanaan anggaran.