Pemerintah Diminta Tidak Tergesa-gesa

KOMPAS/ARIS PRASETYO

Suasana seminar bertajuk "Menggugat Kesepakatan Pengelolaan Tambang Freeport”, Kamis (26/7/2018), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa mengambil keputusan pasca penandatanganan pokok-pokok perjanjian antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum dengan PT Freeport Indonesia. Makin dekatnya masa berakhirnya kontrak Freeport, serta temuaan dugaan pelanggaran lingkungan berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sebaiknya dijadikan alat tawar pemerintah dalam proses divestasi.

Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII, menyarankan pemerintah agar tidak terlalu agresif dalam hal divestasi saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah sebaiknya menunggu sampai operasi Freeport berakhir pada 2021 seperti yang tercantum dalam kontrak. Ia percaya posisi pemerintah akan unggul menjelang berakhirnya kontrak.