Pemerintah Perlu Tepis Spekulasi Mundurnya Yudi Latif
Kepala Dewan Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif (kiri belakang) bersama sembilan anggota melakukan sumpah dalam pelantikan UKP-PIP di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6). Sembilan anggota dari UKP-PIP tersebut yaitu Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Said Aqil Siradj, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ma\'ruf Amin, Megawati Soekarnoputri, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Andreas Anangguru Yewangoe, Sudhamek, dan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif . Pelantikan tersebut tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 54 Tahun 2017 sebagai payung hukum pembentukan UKP PIP.
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah perlu menjawab dan menepis spekulasi yang muncul atas mundurnya Yudi Latif dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada publik sehingga spekulasi tersebut tidak menjadi perdebatan yang dapat menggangu tugas maupun kinerja dari BPIP.
Pakar komukasi politik Effendi Gazali di Jakarta, Sabtu (9/6/2018), menyampaikan, mundurnya Yudi Latif memunculkan tiga spekulasi di masyarakat. Spekulasi tersebut berkembang karena waktu pengunduran diri Yudi yang mendadak dan isu yang muncul terkait anggaran BPIP.