KPK Minta Tambahan Anggaran, DPR: Kasus Korupsi Besar Malah Jalan di Tempat
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F20180517_PDS01.jpeg){kind=logo}
Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Berdasarkan data KPK, tingkat kepatuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaporkan harta kekayaannya masih rendah, Kamis (17/5/2018).
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah polemik mengenai masa depan pemberantasan tindak pidana korupsi akibat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta tambahan anggaran sebesar Rp 171 miliar untuk meningkatkan program pemberantasan korupsi.
Dalam rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja anggaran untuk RAPBN 2019 dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018) ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah untuk KPK pada 2019 lebih kecil daripada kebutuhan yang diajukan KPK.