Iklan
Pendamping Program Keluarga Harapan Jangan Terlibat Politik Praktis
SLEMAN, KOMPAS — Menteri Sosial Idrus Marham mengingatkan para tenaga pendamping Program Keluarga Harapan untuk tidak terlibat politik praktis, misalnya ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Idrus menyatakan, apabila ada tenaga pendamping PKH yang terbukti terlibat politik praktis, Kementerian Sosial tak segan memberikan sanksi.
”Apabila ada di antara mereka nyata-nyata terlibat dalam politik praktis, misalnya dalam pilkada, tentu kami akan memberi sanksi,” kata Idrus seusai acara Bimbingan Pemantapan Sumber Daya Manusia Pelaksana Program Keluarga Harapan 2018, Selasa (29/5/2018) sore, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.