Muhammadiyah : Penanganan Terorisme Butuh Pengawasan

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Diskusi Quo Vadis Revisi UU antiterorisme di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (23/05/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Salah satu organisasi kemasyarakatan Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah, menilai, perlu adanya pembentukan lembaga untuk mengawasi penanganan kasus terorisme. Penanganan terorisme yang ada saat ini dinilai belum menunjukan keterbukaan dan keterlibatan publik, sehingga memunculkan sejumlah spekulasi di kalangan masyarakat terkait tindakan aparat penegak hukum.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, rekomendasi pembentukan lembaga ini telah disampaikan kepada DPR, Senin (20/05/2018). Saat ini, DPR juga sedang memproses RUU antiterorisme yang akan rampung Jumat pekan ini (25/05/2018). Rencananya, lembaga ini akan dinamakan Komite Pengawasan Penangan Terorisme.