Perpres ISPO Dijanjikan Paling Telat Akhir Tahun

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Wilistra Danny, Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

BOGOR, KOMPAS – Dasar hukum pelaksanaan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan atau ISPO bakal menggunakan peraturan presiden. Ini diharapkan dapat mengerahkan kewenangan dan tanggung-jawab kementerian terkait untuk ikut ambil bagian dalam memberikan solusi dan pengawasan akan pelaksanaan ISPO yang kredibel.

Kementerian Koordinator Perekonomian menjanjikan perpres ini selesai dibahas dan diteken Presiden pada pertengahan tahun atau paling telat akhir tahun ini.