RUU Perkelapasawitan Dinilai Abai pada Rakyat dan Lingkungan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Foto dari udara dengan "drone" menunjukkan ratusan hektar lahan yang baru ditanami kelapa sawit di kawasan Maredan, Kabupaten Siak, Riau, Rabu (31/8/2016). Lahan milik pengusaha Malaysia ITU hanya sebagian kecil dari ribuan hektar perkebunan sawit produktif yang sudah ada di kawasan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS-- Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan. Mereka menilai RUU ini cenderung mengabaikan aspek sosial, lingkungan, dan lebih berorientasi pada kepentingan investasi korporasi.

Manager Kajian dan Pembelaan Hukum Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Even Sembiring, dalam konferensi pers “Rencana Kotor di Balik RUU Perkelapasawitan” di Jakarta, menyatakan, keberpihakan pada korporasi terlihat dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait luas kebun kelapa sawit di Indonesia.