Penundaan Proses Hukum Pasangan Calon Menuai Polemik

DHANANG DAVID UNTUK KOMPAS

Menko Polhukam Wiranto

JAKARTA, KOMPAS - Penundaan proses hukum pasangan calon yang terlibat korupsi masih menuai polemik di berbagai pihak. Ada pihak yang tetap ingin menunda proses hukum pasangan calon karena proses tersebut dapat mengganggu kestabilan politik jelang pilkada. Namun, ada juga yang ingin proses pemberantasan korupsi terus berjalan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menunda sementara proses hukum bagi pasangan calon yang diindikasikan melakukan korupsi. Menurutnya, hal ini dapat berpengaruh pada stabilitas politik ketika Pilkada 2018.