Iklan
Demokrasi Butuh Jaminan Regulasi, Bukan Pernyataan Sikap Ketua DPR
JAKARTA, KOMPAS β Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menuai penolakan dari masyarakat. Penolakan yang didasarkan pada kekhawatiran akan memburuknya kehidupan demokrasi memicu pernyataan sikap dari Ketua DPR Bambang Soesatyo yang dalam pidatonya menyampaikan bahwa DPR butuh kritik. Namun, pernyataan sikap Ketua DPR tersebut dinilai bukan jaminan yang tepat.
Penolakan terhadap penyetujuan revisi UU MD3 oleh Rapat Paripurna DPR sebagai undang-undang pada pekan lalu menuai penolakan dari masyarakat. Hingga Sabtu (17/2) pukul 15.40, sebanyak 167.593 orang telah menandatangani petisi dalam jaringan (daring) berjudul βTolak Revisi UU MD3, DPR Tidak Boleh Memidanakan Kritik!β di laman Change.org.