Korupsi Jadi Cara Kumpulkan Biaya Politik
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didampingi oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) menunjukkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam konferensi pers yang digelar di KPK, Jakarta, Minggu (4/2). Bukti yang ditunjukkan berupa uang tunai sejumlah Rp 25.550.000 dan 9.500 dollar AS.
JAKARTA, KOMPAS — Biaya politik yang tinggi dan kegagalan partai politik dalam kaderisasi memicu terus terjadinya korupsi politik yang melibatkan sejumlah kepala daerah di Tanah Air. Jika persoalan mendasar ini tidak diatasi, kepala daerah akan terus melakukan korupsi dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, Rabu (7/2) di Jakarta, mengatakan, kasus korupsi di Jombang yang melibatkan Bupati Nyono Suharli Wihandoko adalah salah satu saja modus korupsi yang terjadi di daerah. Cara Nyono mengutip uang dari jaminan kesehatan yang diberikan negara kepada setiap pusat kesehatan masyarakat (puskemsas) di wilayahnya adalah upayanya untuk memenuhi biaya politik yang tinggi itu.