Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Belum Memuaskan

Kompas/Wisnu Widiantoro

Didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Juru Bicara Presiden Johan Budi, Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Agus Rahardjo (tiga kiri), Basaria Pandjaitan (kedua kiri), Alexander Marwata (kiri), dan Saut Situmorang (tidak nampak), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/5). Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK memberikan masukan kepada Presiden terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dianggap belum memuaskan. Arah pemerintah yang ingin mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi harus diawasi secara maksimal supaya tidak terjadi penyelewengan.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2016, Indonesia masih berada pada posisi ke-90 dari 176 negara dengan skor 37 untuk skala 0-100. Indonesia belum mampu mencapai skor rata-rata dunia di angka 43. Bahkan, skor Indonesia masih di bawah rata-rata negara Asia Tenggara yang tercatat pada angka 40 (Kompas, 18/12) .