Kesenjangan Kehendak Rakyat dan Pemerintah Perlu Didekatkan

JAKARTA, KOMPAS — Peta jalan reformasi agraria yang bakal menjadi keluaran dari Konferensi Tenurial 2017 harus mampu memperkecil kesenjangan antara kehendak rakyat dan pemerintah. Konferensi yang diinisiasi masyarakat sipil tersebut juga merupakan sebuah upaya untuk mengatasi ketertinggalan dalam isu agraria yang telah ditinggalkan pemerintah Orde Baru dan baru kembali pascareformasi.

Untuk menutupi kesenjangan pembangunan, pemerintahan Presiden Joko Widodo meyakini, reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan di Indonesia merupakan jalan utama. Dalam pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menargetkan hak tenurial hutan melalui perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar dan reforma agraria melalui Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) seluas 9 juta hektar. Target tersebut tercantum dalam Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

”Peta jalan yang bakal dihasilkan dalam konferensi ini saya sebut sebagai takfsir rakyat dari kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah jangan hanya melihat kepentingan politik kekuasaan, tetapi sampai di mana kepentingan kekuasaan didekatkan kepada kebutuhan rakyat,” ujar Direktur Sajogyo Institute Eko Cahyono di sela-sela konferensi, Rabu (25/10) di Jakarta.