Pemerintah Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Anggota HTI
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie (tengah) memberikan pandangannya di hadapan wartawan sejumlah media, mengenai isu-isu aktual di Kantor Pusat ICMI di Jakarta, Rabu (9/8). Salah satu yang disampaikan Jimly terkait dengan langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
JAKARTA, KOMPAS - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia sudah tepat. Namun pemerintah diingatkan agar jangan sampai bertindak berlebihan terhadap anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Pemerintah punya tanggung jawab mengembalikan pola pikir anggota Hizbut Tahrir Indonesia agar menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Jimly, NKRI adalah bentuk final yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. NKRI pun merupakan bentuk negara yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, sehingga bentuk ini tidak dapat diubah. “Perubahan UUD 1945 dapat dilakukan melalui prosedur konstitusional, tetapi khusus NKRI tidak bisa ada perubahan,” kata Jimly di di Kantor Pusat ICMI Jakarta, Rabu (9/8).