Kontestasi Ideologis Versus Pragmatisme Politik

Kontestasi partai dengan ideologi agama versus pragmatisme partai nasionalis menjadi warna politik pemilihan umum era reformasi di Provinsi Banten.

KOMPAS/AGUS MULYADI

Masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan mengikuti coblosan di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS). TPS-TPS pun dibangun sesuai dengan kemampuan masyarakat, seperti terlihat di salah satu TPS 01 di Desa Talok, Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten, tahun 1999.

Pada Pemilu 2019, perolehan suara untuk DPR dari Provinsi Banten lebih dimenangi partai-partai nasionalis ketimbang partai agama. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) unggul di tiga wilayah (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di empat wilayah (Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon). Hanya satu daerah, yaitu Kabupaten Pandeglang, yang diungguli partai berbasis massa Islam, yakni Partai Keadilan Sejahtera(PKS). Kondisi demikian tak jauh berbeda dengan Pemilu 2014, yaitu PDI-P dan Gerindra juga mendominasi hasil pemilu.

Kondisi ini seakan membalikkan warna pilihan politik Banten di era Pemilu 1955, yang saat itu jadi wilayah penguasaan partai Islam, yakni Masyumi. Indonesianis Herberth Feith dalam buku The Indonesian Elections of 1955 mencatat perolehan Masyumi di Banten pada Pemilu 1955 mencapai 224.000 suara, dua kali lipat daripada suara Partai Nasional Indonesia (PNI) yang 104.000, dan tiga kali lipat Nahdlatul Ulama (NU) yang 84.000. Selisih keunggulan suara Masyumi atas PNI di eks Karesidenan Banten bahkan paling tinggi di antara eks karesidenan lainnya di Jawa Barat saat itu.