Analisis Litbang
Reformasi Birokrasi yang Harus Terus Digulirkan
Mayoritas responden jajak pendapat ”Kompas” menilai kesejahteraan ASN sudah makin baik dan baik. Di sisi lain, ada disparitas persepsi responden soal tata kelola pelayanan publik di sejumlah sektor.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F11%2F29%2Ff127723e-6e2e-4c17-a3b9-464489c6c8b3_jpg.jpg)
Para aparatur sipil negara mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Meski belum sempurna, publik menilai reformasi birokrasi yang dilakukan sejak dua dekade lalu telah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, masih ada sejumlah hal yang mesti diperbaiki, terutama terkait integritas aparatur sipil negara yang belakangan ini banyak disorot karena dugaan kepemilikan kekayaan tak wajar.
Kasus pamer harta kekayaan sejumlah pejabat dan keluarganya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, sebulan terakhir telah memengaruhi kepercayaan publik. Kinerja layanan publik jadi sorotan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 2 dengan judul "Reformasi Birokrasi yang Harus Terus Digulirkan".
Baca Epaper Kompas