Penegakan Hukum Terganjal Integritas

Rendahnya apresiasi terhadap upaya penegakan hukum tak lepas dari problem integritas yang melekat pada setiap perilaku koruptif aparat. Dalam bayang persoalan ini, peningkatan kesejahteraan jadi kian problematik.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Becermin pada hasil survei periodik Kompas, aspek kinerja pemerintah dalam upaya penegakan hukum menjadi salah satu persoalan paling rendah yang diapresiasi publik. Saat ini, sekitar 55,1 persen publik menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang tersebut.

Kendati dibandingkan dengan survei Kompas sebelumnya mulai tampak adanya peningkatan kepuasan publik, perbaikan itu belum mampu mengangkat penegakan hukum sebagai prestasi kerja pemerintah yang dapat dibanggakan. Malah, sepanjang satu tahun terakhir, gap yang terbangun antara kepuasan publik terhadap segenap kinerja pemerintah dan penegakan hukum cenderung kian lebar.