Masyarakat Tak Perlu Ikut Terpancing Kegaduhan

Kompas/Wisnu Widiantoro

Dari kiri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presidien Joko Widodo, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum dimulainya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10). Selain meminta bantuan kemanusiaan terus dijalankan, Presiden dalam sambutannya juga meminta agar anggota kabinet menjaga kestabilan politik dan tidak membuat gaduh.

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat tak perlu ikut terprovokasi dengan kegaduhan politik yang terjadi menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019. Kegaduhan politik yang memancing Presiden Joko Widodo untuk berkomentar agar semua pihak tetap menjaga situasi politik dan ekonomi tetap stabil ini, merupakan proses yang biasa dalam sebuah negara demokratis. Publik disarankan tetap beraktivitas sebagaimana biasa dan tak perlu terlibat dalam kegaduhan politik yang justru bisa kontraproduktif dalam proses demokrasi.

Koordinator Kelompok Penelitian Lokal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Nuryanti menyarankan agar masyarakat tetap tenang menjalani proses demokrasi dan dinamika politik yang tengah berlangsung. “Masyarakat harus berpikir jernih agar tidak terpancing provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata mantan anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI Periode 2007-2012 tersebut saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/10).