Alih-alih Profesionalisme, Aroma Politis Dinilai Lebih Kuat Tercium dari ”Reshuffle” Kabinet

Aroma politis itu salah satunya dinilai pengamat politik, terlihat dari pergantian Menkumham. Mengapa demikian?

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Presiden Joko Widodo berbincang dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo ketika masa jabatannya tersisa dua bulan dinilai sangat politis ketimbang mempertimbangkan aspek profesionalitas. Hal ini salah satunya terindikasi terlihat dari pergantian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semula dijabat oleh Yasonna H Laoly, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Pagi ini, Presiden Joko Widodo melantik Supratman untuk menggantikan Yasonna. Selain itu, figur yang selama ini dekat dengan PDI-P, yakni Arifin Tasrief, ikut diganti oleh Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk mengganti Bahlil, Presiden memercayakan Rosan Roeslani yang pernah menjabat Ketua Kamar Dagang dan Investasi Indonesia (Kadin), Dubes RI di Amerika Serikat serta Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.