Pembentukan Undang-Undang
Puan Ingatkan ”Meaningful Participation” pada Legislasi, Formappi: Sudah Tak Relevan
RUU yang dihasilkan DPR sekarang justru banyak yang dikritik oleh rakyat sendiri.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F08%2F16%2F847aa2c2-04c0-4f50-9a51-a886943b669e_jpg.jpg)
Ketua DPR Puan Maharani tepuk tangan saat berbicara di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jakarta, Jumat (16/8/2024), mengingatkan bahwa DPR dan pemerintah harus memiliki komitmen keberpihakan kepada rakyat dalam menyusun undang-undang. Di sisi lain, penting pula pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya sehingga tercapai partisipasi bermakna atau meaningful participation. Komitmen ini penting agar undang-undang tidak menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasan yang sewenang-wenang.
Namun, apa yang diungkapkan Puan tersebut, bagi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), sudah tak relevan. Sebab, menurut peneliti Formappi, Lucius Karus, Sabtu (17/8/2024), DPR hanya tinggal satu masa sidang lagi dan jabatan anggota DPR periode sekarang sudah mau berakhir.