Permintaan Maaf Presiden Harus Diikuti Evaluasi
Permintaan maaf harus menjadi bahan untuk evaluasi kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
JAKARTA, KOMPAS — Permintaan maaf Presiden Joko Widodo atas kekurangan dalam pemerintahannya bisa diterima dengan kebesaran hati masyarakat. Akan tetapi, evaluasi atas kebijakannya tetap perlu dilakukan. Alih-alih dimaklumi, pelemahan demokrasi ataupun kemunduran reformasi yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi membutuhkan koreksi.
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo menilai, permintaan maaf dari Presiden Jokowi harus diterima dengan kebesaran hati dan setiap masyarakat. Masyarakat dipastikan akan memaafkan, tetapi permintaan maaf itu harus menjadi bahan untuk evaluasi kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.