Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Malaadministrasi oleh Kemenhan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Menhan ke Ombudsman. Wakil Menhan membantah.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang diwakili Indonesian Corruption Watch (ICW), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Imparsial, melapor ke Ombudsman RI, Senin (12/2/2024) terkait dugaan malaadministrasi penunjukan langsung PT Teknologi Militer Indonesia oleh Kementerian Pertahanan dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan.

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan, Senin (12/2/2024), melaporkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atau Kementerian Pertahanan ke Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan malaadministrasi penunjukan langsung PT Teknologi Militer Indonesia oleh Kementerian Pertahanan dalam hal pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

Alutsista yang dimaksud adalah pembelian pesawat Mirage 2000-5. Saat melapor ke Ombudsman, koalisi masyarakat sipil yang diwakili Indonesian Corruption Watch (ICW), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Imparsial, menyoroti penunjukan langsung terhadap PT TMI. Penunjukan itu dinilai catat administrasi dan mereka ingin Ombudsman menelusurinya. PT TMI, menurut koalisi, masih menjadi polemik apakah dia badan usaha milik negara atau swasta.