Cegah Politisasi Bansos, Puan Minta Anggota DPR Tingkatkan Pengawasan
Bansos adalah amanat konstitusi sehingga tak boleh ada diskriminasi dan intimidasi karena beda pilihan politik.
Di Pasar Alasa, Nias Utara, Sumatera Utara, Rabu (6/7/2022), Presiden Jokowi membeli beberapa bahan pangan sembari memantau harga-harga komoditas.
JAKARTA, KOMPAS — Laporan mengenai adanya intimidasi yang dialami para penerima bantuan sosial mengemuka di tengah gencarnya pemerintah mendistribusikan salah satu program jaring pengaman sosial tersebut. Karena itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar distribusi bansos adaptif disertai protokol krisis untuk mencegah politisasi jelang Pemilu 2024. Di sisi lain, semua anggota DPR juga diminta untuk meningkatkan pengawasan.
”Pelaksanaan APBN oleh pemerintah harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN, termasuk dalam hal adanya bansos adaptif yang harus disertai dengan protokol krisis,” kata Puan saat menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/2/2024).