Mahfud Mundur, Penyelenggaraan Pemerintahan Dipastikan Tetap Berjalan

Mahfud MD mundur, pertemuan dengan Presiden segera disiapkan. Mundurnya Mahfud sekaligus jadi teguran bagi menteri lain.

KOMPAS/NINA SUSILO

Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menghormati pilihan Mahfud MD untuk berkonsentrasi pada kontestasi di Pemilu Presiden 2024 dan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Adanya pengunduran diri itu dipastikan roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Rabu (31/1/2024), memastikan Presiden Jokowi sangat menghargai pilihan Mahfud MD. ”Jadi, itu adalah hak dan pilihan politik dari Pak Mahfud pribadi. Presiden sangat menghargai keinginan itu,” tuturnya kepada wartawan di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Di sela-sela kegiatannya berkampanye sebagai kandidat Pilpres 2024 di Lampung Tengah, Rabu siang, Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Keputusan mengundurkan diri sebagai menteri itu, menurut calon wakil presiden nomor urut 3 itu, didasarkan pada kehendak untuk menjaga independensi selama proses pemilu hingga pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dan proses setelahnya. Dengan demikian, dapat mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan benar dan jujur.

Baca juga: Jaga Marwah Demokrasi, Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Kabinet Jokowi

Hak Mahfud mengundurkan diri

Keinginan mengundurkan diri sebagai menteri juga telah disampaikan Mahfud beberapa waktu lalu. Menanggapi keinginan tersebut, pada 24 Januari 2024, Presiden Jokowi yang ditemui di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, juga menyebut itu hak Mahfud. ”Saya akan menghargai,” kata Presiden.

Saat ditemui di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, hal serupa kembali disampai Presiden Jokowi. Menurut Presiden, adalah hak Mahfud untuk mengundurkan diri. ”Itu hak dan saya sangat menghargai. (Namun) Sampai detik ini, saya belum mendapatkan laporan,” tutur Presiden kepada wartawan.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, saat mengunjungi Pura Uun Danu, Danau Tirta Gangga, Lampung Sidobinangun, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024).

Ari menyampaikan, keinginan Mahfud untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Jokowi juga perlu dihormati. Namun, Ari menambahkan, jadwal pertemuan Presiden dan Mahfud baru bisa dipastikan setelah Presiden Jokowi tiba di Jakarta. Saat ini, Presiden masih kunjungan kerja di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dan akan kembali ke Jakarta pada Kamis (1/2/2024) malam, sedangkan Mahfud hingga Rabu sore ini juga masih berada di Lampung.

Ari mengatakan, bahwa pilihan Mahfud untuk menyampaikan sendiri surat pengunduran dirinya sebagai tata krama yang sangat bagus. ”Ini sebuah tata krama ketimuran yang harus kita jaga dan kita hormati ketika beliau ditunjuk oleh Presiden menjadi Menko Polhukam dengan terhormat, tentu berhentinya juga dengan hormat. Itu saya kira sebuah hal yang perlu kita hargai dan hormati,” katanya.

Namun, terkait dengan pengganti Mahfud sebagai Menko Polhukam atau Pelaksana Tugas Menko Polhukam, Ari mengatakan hal itu belum dibicarakan. Apalagi, Presiden Jokowi belum menerima surat pengunduran diri dari Mahfud secara resmi.

Iklan

Kendati ditinggal Mahfud MD, Presiden Jokowi memastikan kabinet akan tetap solid.

Kendati ditinggal Mahfud MD, Presiden Jokowi memastikan kabinet akan tetap solid. ”Sangat solid,” ujarnya singkat kepada wartawan di Klaten, Rabu.

Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga berharap tidak akan terjadi gangguan kinerja kabinet bila pos Menko Polhukam ditinggalkan Mahfud. ”Ya, saya harap tidak terjadi gangguan. Pertama kan itu hak seorang menteri (untuk) mundur. Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan yang berkait dengan polhukam. Karena itu, saya kira tidak akan terlalu mengganggulah,” tuturnya saat dijumpai di Semarang, Jateng, Jumat (26/1/2024).

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media seusai acara penyerahan pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Ari juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tugas dan fungsi Kemenko Polhukam, harus tetap berjalan. ”Mengenai penyelenggaraan pemilu, saya yakin dengan sistem yang kita miliki yang baik dan sudah teruji keandalannya melalui institusi-institusi penyelenggaraan pemilu. Kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik. Jadi, kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam,” tambahnya.

Ari juga memastikan, sampai saat ini, tidak ada menteri lain yang akan mengundurkan diri selain Mahfud MD. Karena itu, bisa dipastikan roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Setelah pengunduran diri disampaikan secara resmi, menurut Ari, Presiden akan menerbitkan keputusan presiden mengenai pemberhentian dengan hormat terhadap Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Selain itu, akan ditentukan siapa yang akan menjadi Pelaksana TugasMenko Polhukam atau Menko Polhukam definitif.

Namun, terkait dengan sosok pengganti untuk mengisi jabatan Menko Polhukam, Ari mengatakan, hal tersebut masih menunggu arahan Presiden.

Baca juga: Mahfud Segera Temui Presiden untuk Mundur dari Jabatan Menteri

Menjadi contoh

Secara terpisah, Ketua Badan Pengawas Jagapemilu.com Erry Rijana Hardjapamekas mengapresiasi langkah Mahfud yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Mahfud disebut sebagai teladan nyata seorang pemimpin yang mampu mengendalikan syahwat kekuasaan. ”Ketika aturan membolehkan pun, ia tidak memanfaatkan apalagi menikmati, karena mengutamakan nilai kepatutan,” ujar Erry, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Rabu.

Dia pun menilai sikap itu menjadi contoh bagi penyelenggara negara lainnya. Hal itu sekaligus teguran halus bagi para menteri yang terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024 tetapi tidak mundur dengan berlindung di balik peraturan. Bahkan, katanya, ada pula yang terang-terangan melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas negara.