Kelanjutan Bantuan Beras Diputuskan Juni, Bareng Pilpres Putaran Kedua

Kelanjutan bantuan beras yang akan diputuskan pada Juni 2024 dinilai dicocokkan dengan skenario pilpres putaran kedua.

KRIS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Kelanjutan penyaluran bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah bagi keluarga miskin, setelah Juni 2024, disebut tergantung pada ketersediaan anggaran. Pemerintah hanya bisa memastikan kepastian penyaluran bantuan itu setiap bulan hingga Juni mendatang.

Pada Juni, seperti diketahui, akan digelar pula pemungutan suara pemilihan presiden (pilpres) putaran kedua jika hasil pilpres pada 14 Februari mendatang tak ada satu pun calon presiden-wakil presiden yang meraih suara lebih dari 50 persen. Dengan adanya tahapan pilpres ini, kembali muncul spekulasi bahwa bantuan sosial dari pemerintah sengaja digenjot hingga Juni untuk kepentingan politik pemenangan salah satu calon di Pilpres 2024.

Adanya kemungkinan bantuan beras berakhir pada Juni disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).

”Ini (bantuan beras) nanti akan diberikan pada Januari, Februari, Maret, setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” ujar Presiden Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Gelontoran Bansos di Tahun Pemilu

KRIS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).

”Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” lanjut Presiden.

Presiden Jokowi juga menyebut bahwa beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan dengan kualitas terbaik. Presiden meminta masyarakat langsung mencobanya di rumah.

”Saya kira beras yang Bapak, Ibu, terima itu bukan beras medium, tapi premium. Nanti sampai di rumah langsung dimasak, coba, karena berasnya beras pilihan semua,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

KRIS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).

Suparjani, salah seorang warga penerima bantuan pangan, mengatakan senang dan bersyukur dengan adanya bantuan pangan.

Iklan

Ia berharap bantuan pangan tersebut bisa terus dilanjutkan ke depannya. Selain itu, ia juga berharap bantuan sosial bisa diberikan secara meluas dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Pada Senin (29/1/2024), Presiden juga menyerahkan bantuan pangan serupa di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, DIY. Dalam sambutannya, Presiden menyebut alasan pemerintah mengucurkan bantuan pangan tersebut, yakni untuk menghadapi kenaikan harga beras karena gagal panen di banyak negara. Presiden juga menyinggung kemungkinan bantuan berakhir pada Juni.

Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) BhimaYudhistira melihat kepastian gelontoran bantuan beras hanya hingga Juni menimbulkan tanda tanya. Sebab, jika melihat tekanan ekonomi dan masa pemerintahan Jokowi, seharusnya bansos bisa sampai Oktober atau bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Ganjar di Yogyakarta, Jokowi Bertemu Agus Harimurti Yudhoyono

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudistira

Berakhirnya bantuan beras pada Juni tak pelak memunculkan spekulasi bahwa pemberian bantuan dicocokkan dengan pilpres, utamanya jika pilpres berlangsung dua putaran. Putaran kedua pilpres akan digelar pada akhir Juni jika hasil pemungutan suara pilpres pada 14 Februari mendatang tak ada satu pun kandidat yang meraih suara lebih dari 50 persen.

”Ya, ini waktunya sepertinya dicocokkan dengan skenario apabila pilpres ada dua putaran. Jadi, pemilihan periode bansosnya saja sudah menimbulkan tanda tanya,” ujarnya.

Kondisi itu, lanjut Bhima, kian menguatkan pandangan bahwa penyaluran bantuan beras dan bantuan sosial lainnya sangat kental dengan nuansa politis dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli orang miskin. Tak hanya kali ini, jika dirunut ke belakang, pemberian bantuan sosial cenderung naik signifikan jelang pemilu. Pada tahun 2014 yang bersamaan dengan digelarnya Pemilu 2014, misalnya, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 484,1 triliun, dan kemudian dipangkas pada 2015 menjadi Rp 276,2 triliun.

”Model bansos pakai pola BLT (bantuan langsung tunai) ataupun bantuan pangan akan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon,” ujar Bhima.

Seperti diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju pada Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden dari calon presiden Prabowo Subianto. Beberapa pekan terakhir, Jokowi kerap menunjukkan kedekatan dengan Prabowo dan ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran.

Baca juga: Orientasi Bansos: Antara Memenangi Pemilu atau Mengalahkan Kemiskinan

Bhima melanjutkan, politisasi bansos juga menimbulkan kekhawatiran data penerima tidak tepat sasaran dan rawan dikorupsi. Di sisi lain, efektivitas bansos untuk mengurangi kemiskinan dipertanyakan.

Begitu pula alasan pemerintah menyalurkan bantuan sosial untuk menyelamatkan daya beli dari fluktuasi harga pangan. Alasan ini dinilai aneh karena saat bersamaan pemerintah terus menggenjot impor pangan, terutama beras.

”Saling kontradiksi antara bansos dan impor. Harusnya impor bisa turunkan harga pangan sehingga tidak perlu kasih bansos besar-besaran. Jadi, kebijakan pangan beberapa bulan terakhir bisa dibilang belum mampu mengendalikan inflasi pangan,” tambah Bhima.

Pemberian bansos juga menggeser anggaran lain menjelang pemilu yang dikhawatikan akan menimbulkan distorsi pada efektivitas program lainnya. Apalagi, kalau anggaran yang digeser adalah anggaran belanja produktif.