logo Kompas.id
Politik & HukumSoal Arah Keberpihakan...
Iklan

Soal Arah Keberpihakan Presiden, Airlangga Hartarto: Sesuai Perjuangan Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai arah keberpihakan Presiden Jokowi sesuai perjuangan Golkar.

Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
· 3 menit baca
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan arahan dalam acara Konsolidasi Akbar Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 dalam sebuah hotel di Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024). Dalam pidatonya, Airlangga meminta para kader memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan arahan dalam acara Konsolidasi Akbar Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 dalam sebuah hotel di Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024). Dalam pidatonya, Airlangga meminta para kader memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

CIREBON, KOMPAS — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai Presiden Joko Widodo boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilihan Presiden 2024 sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Pihaknya meyakini, arah keberpihakan presiden sesuai dengan yang diperjuangkan Golkar.

Airlangga menyampaikan hal tersebut setelah acara Konsolidasi Akbar Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 dalam sebuah hotel di Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024). Turut hadir Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono, Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah, dan elite partai lainnya.

Menurut Airlangga, presiden dan warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Setiap presiden juga basisnya partai politik. Presiden pertama Soekarno, misalnya, dengan Partai Nasional Indonesia. Presiden kedua Soeharto dengan Partai Golkar dan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak asal Tak Gunakan Fasilitas Negara

Begitupun dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang berbasis dari Partai Kebangkitan Bangsa serta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden melalui Partai Demokrat. ”Jadi, (keberpihakan presiden) itu sesuatu yang dibolehkan berdasarkan konstitusi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, dirinya dapat berkampanye dan memihak. Namun, presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Presiden menyampaikan hal itu saat ditanya awak media terkait sejumlah menteri yang tidak ada hubungan dengan politik, tetapi menjadi tim sukses.

”Itu, kan, hak demokrasi, hak politik setiap orang. (Hak) Setiap menteri, sama saja. (Hal) yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Presiden Jokowi (Kompas.id, 24/1/2024).

Presiden Joko Widodo ketika menjawab pertanyaan awak media di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo ketika menjawab pertanyaan awak media di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Iklan

Terkait keberpihakan presiden dalam pilpres kali ini, Airlangga mengatakan, presiden pasti punya langkah soal itu. Namun, ia menegaskan, keberpihakan presiden dan keaktifannya dalam politik bukan hal yang dilarang konstitusi. Saat ditanya tentang arah dukungan presiden, Airlangga mengatakan, itu sudah jelas.

”Semua (keberpihakan presiden) sudah jelas. Jelasnya itu adalah tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar,” ucap Airlangga yang mengenakan kemeja putih dengan tulisan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan dibalut rompi Golkar berwarna kuning.

Seperti diketahui, Golkar merupakan salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra sulung Presiden Jokowi. Airlangga pun yakin, pasangan itu menang dalam pilpres.

Semua (keberpihakan presiden) sudah jelas. Jelasnya itu adalah tidak berbeda dengan apa yang diperjuangkan Partai Golkar. (Airlangga)

Airlangga mengklaim, elektabilitas Prabowo-Gibran saat ini berkisar 44 persen-46 persen. ”Artinya, perbedaan (suara) antara paslon yang kita dukung dan yang lain, bedanya 15 sampai 20 juta orang. Tentu (paslon lain) tidak mudah untuk mengejar (Prabowo-Gibran) dalam waktu kurang dari satu bulan,” ujarnya.

Berdasarkan berbagai survei, lanjutnya, pendukung Golkar yang memilih Prabowo-Gibran sudah mencapai 70 persen. Pihaknya menargetkan, dukungan itu mencapai 80 persen agar paslon nomor urut 2 bisa menang pilpres dalam satu putaran. Kemenangan itu penting demi melanjutkan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi.

Pembangunan infrastruktur itu, seperti Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang menghubungkan Bandung dan Cirebon, serta Bandara Internasional Jabar Kertajati di Kabupaten Majalengka. Ada juga Kereta Cepat Jakarta Bandung yang bisa ditempuh sekitar 35 menit.

Penumpang menunggu di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jumat (1/12/2023). Pemerintah Provinsi Jabar menyediakan sekitar 16.000 tiket gratis untuk angkutan dari dan menuju Bandara Kertajati hingga 30 Desember 2023.
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Penumpang menunggu di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jumat (1/12/2023). Pemerintah Provinsi Jabar menyediakan sekitar 16.000 tiket gratis untuk angkutan dari dan menuju Bandara Kertajati hingga 30 Desember 2023.

Kehadiran berbagai infrastruktur itu, katanya, dapat meningkatkan perekonomian Jabar, termasuk Cirebon. Apalagi, pemerintah tengah membangun kawasan industri Rebana, akronim dari Cirebon-Patimban-Kertajati. ”Dengan adanya pelabuhan, Bandara Kertajati, jalan tol, tidak ada alasan daerah ini tidak berkembang dan semakin maju,” ungkapnya.

Airlangga pun menginstruksikan para kader hingga fungsionaris Golkar bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran dan Golkar dalam pemilu kali ini. Apalagi, tersisa 20 hari sebelum pencoblosan pada 14 Februari mendatang. ”Sekarang, kita mintanya menang presiden, menang pileg,” ucapnya.

Dave Laksono menambahkan, calon anggota legislatif hingga fungsionaris partai siap menggiring kemenangan untuk Prabowo-Gibran dan Golkar. Pihaknya telah menggalang massa sampai mengidentifikasi basis suara dan potensi suara di daerah. ”Semua bekerja tanpa melihat waktu, dari pagi sampai malam. Semua turun kerja keras,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Ikut Kampanye, secara Etika Politik Menjadi Masalah

Editor:
MARIA SUSY BERINDRA
Bagikan