PBNU Nonaktifkan 63 Jajaran Pengurus yang Terlibat Pemilu 2024

Semua fungsionaris pengurus yang dinonaktifkan secara resmi tercatat sebagai calon anggota legislatif dan tim sukses.

ARSIP PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023). Erick Thohir dilantik menjadi Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam PBNU masa khidmat 2022-2027.

JAKARTA, KOMPAS — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menonaktifkan 63 jajaran pengurus harian dan pleno karena terlibat dalam kegiatan kontestasi politik Pemilu 2024. Penonaktifan jajaran pengurus itu menegaskan PBNU tetap netral dan tidak terlibat dalam dukung-mendukung kontestasi Pemilu 2024. Bagi jajaran pengurus yang dinonaktifkan dilarang untuk menggunakan nama, simbol, dan aset perkumpulan NU dalam segala kegiatan kontestasi politik.

Ketua Pengurus Besar NU KH Ahmad Fahrur Rozi saat dihubungi, Selasa (23/1/2024), membenarkan PBNU telah mengeluarkan surat keputusan penonaktifan jajaran pengurus yang terlibat, baik menjadi tim sukses calon presiden dan wakil presiden maupun yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. Penonaktifan atau cuti sementara tersebut berlaku hingga selesainya tahapan Pemilu 2024.

”Nonaktif sampai selesai pemilu. Kinerja PBNU tidak terganggu karena masih banyak pengurus lainnya dan tugas dilimpahkan kepada pengurus harian lainnya,” ujar Fahrur.

Baca juga: PBNU: NU Tidak Dukung-mendukung Capres

SK penonaktifan

Fahrur menegaskan bahwa NU secara lembaga tidak terlibat dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam Pemilihan Presiden 2024. Dukungan oleh pengurus NU itu merupakan atas nama pribadi, bukan kelembagaan. ”Tidak ada instruksi dari kelembagaan mendukung pasangan calon,” ujar Fahrur.

Penonaktifan 63 jajaran kepengurusan itu disahkan melalui Surat Keputusan PBNU Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024 tentang Penonaktifan Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama ​​yang dikeluarkan PBNU pada Sabtu (20/1/2024). Surat keputusan itu ditandatangani Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Miftakhul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Dalam pertimbangannya, PBNU berdasarkan pada implementasi dari khittah NU, yakni independensi dan netralitas perkumpulan NU dalam Pemilu 2024. Untuk menjaga independensi dan netralitas tersebut, PBNU perlu menonaktifkan pengurus yang terlibat dalam kontestasi politik 2024.

Dalam surat keputusan tersebut juga terlampir 63 nama fungsionaris pengurus nonaktif PBNU. Sebanyak 15 orang dari jajaran pengurus harian, lima orang di jajaran mustasyar atau dewan penasihat PBNU, dan sisanya merupakan anggota dan pemimpin lembaga badan otonom NU.

Sejauh ini, di jajaran pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah terdapat lima orang yang menjadi caleg dan 11 orang yang masuk tim kampanye capres-cawapres. Misalnya yang masuk dalam tim para capres-cawapres, ada KH Ma’shum Faqih (Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), Khofifah Indar Parawansa (TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), dan KH Mustofa Aqil Siradj (TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD).

Iklan

Fungsionaris pengurus yang dinonaktifkan adalah nama-nama yang secara resmi tercatat sebagai calon legislatif dan tim sukses capres-cawapres.

Sementara itu, dalam jajaran mustasyar atau dewan penasihat PBNU, terdapat Herman Deru (Timnas Anies-Muhaimin), Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), serta Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).

Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Amin Said Husni dalam keterangan tertulis mengatakan, semua fungsionaris pengurus yang dinonaktifkan adalah nama-nama yang secara resmi tercatat sebagai calon anggota legislatif dan tim sukses capres-cawapres. Mereka ada yang menjabat sebagai mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, A’wan Syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga NU.

”Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU. Surat keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka,” kata Amin.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni

Meyakini netralitas PBNU

Sementara itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di Salatiga, Jawa Tengah, meyakini PBNU bisa menjaga netralitas dalam Pilpres 2024 mendatang. Begitu pula Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Apalagi Ganjar juga telah mengenal Yahya cukup lama sebagai seorang aktivis.

”Pasti beliau (Yahya) bisa menempatkan netralitasnya. Saya yakin PBNU bisa menjaga netralitas itu dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya,” ujar Ganjar.

Ganjar mengaku belum mengetahui pasti soal kabar mobilisasi PBNU untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia hanya mendengar sayup-sayup dukungan tersebut saat Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU pada 20 Januari lalu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Baca juga: Lantik Penjabat Ketua PWNU Jatim, Gus Yahya: Tak Terkait Pilpres 2024

”Saya belum mendengar, cuma kemarin waktu ulang tahun saja ada kode-kode. Kalau kita yang politisi pasti paham,” kata Ganjar.

Namun, Ganjar, capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura, meyakini bahwa semua warga nahdliyin memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan. Bahkan, saat ini mereka tersebar dan ada di semua tim pemenangan capres-cawapres.

”Bahwa kader NU ada di mana-mana karena punya pilihan, ya memang sunnatullah-nya begitu,” ucap Ganjar.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo bersama tamu undangan lainnya menyayikan lagu Indonesia Raya saat mengikuti kegiatan Hari Lahir (Harlah) Ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu, (20/1/2024). Harlah dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengatakan, PBNU bakal ditinggalkan jika tak netral dalam Pilpres 2024. Menurut Muhaimin, PBNU tak akan didengarkan oleh para nahdliyin akibat dukung-mendukung terhadap pasangan calon tertentu.

”Akan ada ketidakpercayaan warga NU karena omongannya dan khitahnya PBNU itu harus netral. PBNU tidak netral pasti tidak diikuti oleh warga NU,” ujar Muhaimin.