Anies Baswedan: Indonesia Jangan Sampai Jadi Negara Kekuasaan
Anies Baswedan menyebut Indonesia harus tetap menjadi negara hukum dan jangan sampai menjadi negara kekuasaan.
BANTUL, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berkampanye terbuka di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (23/1/2024). Dalam kesempatan itu, dia menekankan agar Indonesia jangan sampai menjadi negara kekuasaan, tetapi tetap menjadi negara hukum.
Anies tiba di lokasi kampanye, yakni Lapangan Jambidan, Kecamatan Banguntapan, pukul 10.06 WIB. Kampanye itu dihadiri ribuan orang, termasuk simpatisan yang memakai atribut partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni PKS, Nasdem, PKB, dan Partai Ummat.
Dalam orasi politiknya yang berlangsung selama 34 menit, Anies di antaranya kembali menegaskan perlunya membawa perubahan atas kondisi negara saat ini. ”Kita merasakan selama ini bagaimana negeri ini berada di persimpangan jalan. Kita tidak ingin negara ini diatur seperti keluarga. Ini bukan negeri milik seseorang, ini bukan negeri milik satu keluarga, ini adalah negeri milik seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Lebih jauh, dia mengungkapkan, pasangan Anies-Muhaimin ingin mempertahankan agar Indonesia tidak menjadi negara kekuasaan. Indonesia harus tetap menjadi negara hukum. ”Dalam negara hukum, penguasa diatur hukum. Dalam negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum,” katanya.
Menurut dia, negara kekuasaan akan menekuk-nekuk hukum sesuai kepentingan penguasa dan hukum diubah-ubah sesuai kemauan pemegang kekuasaan. Selain itu, praktik-praktik pelanggaran, seperti korupsi, dibiarkan.
Baca juga: Kampanye Terbuka Dimulai, Potensi Gesekan Semakin Besar
Anies juga menyebut peran historis Yogyakarta dan Sultan Hamengku Buwono IX dalam menyelamatkan Republik Indonesia saat perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dulu. ”Yogyakarta adalah kota yang melindungi republik. Ketika republik dalam kondisi bahaya, Yogyakarta hadir memberikan keamanan dan keselamatan,” ujarnya.
Dalam konteks itu, dia pun meminta para pendukung di DIY untuk siap kembali maju terdepan menyelamatkan Indonesia. ”Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari perubahan menuju negara kekuasaan. Kita tidak ingin Indonesia jadi negara kekuasaan, kita ingin tetap menjadi negara hukum. Karena itu, kita harus menang,” ucapnya.
Anies kemudian mengajak para pendukung untuk berkampanye ke seluruh wilayah DI Yogyakarta. Hal ini dilakukan dengan menjangkau tetangga, keluarga, teman, atau siapa pun untuk menyuarakan semangat perubahan ini.
Kampanye terbuka ini juga dihadiri Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB Bantul yang sekaligus menjabat sebagai Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Halim disebutkan mengambil cuti untuk mengikuti kampanye tersebut.
Baca juga: Pemilu 2024 dan Pertaruhan Demokrasi Indonesia
Dalam orasinya, Halim mengatakan, DIY kembali menjadi episentrum gerakan perubahan untuk Indonesia. Karena itu, dia pun menyerukan untuk menjadikan DIY sebagai pusatnya kemenangan pasangan Anies-Muhaimin pada Pilpres 14 Februari nanti.
”Kita memerlukan pemimpin yang bisa mempersatukan umat dan bangsa karena negara kita adalah negara yang berbineka. Tidak boleh ada pemimpin yang emban cindhe emban siladan (pilih kasih),” ujarnya.