PDI-P Minta TNI dan Polri Tegaskan Kembali Netralitas dalam Pemilu

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengecam keras dugaan penganiayaan terhadap sukarelawan Ganjar-Mahfud oleh anggota TNI di Boyolali. Tim Kampanye Prabowo-Gibran pun ikut menyesalkan aksi tersebut.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) memberikan pelatihan kepada juru kampanye tingkat nasional untuk menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengecam keras aksi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI terhadap sejumlah sukarelawan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Boyolali, Jawa Tengah. Partai pengusung Ganjar-Mahfud itu meminta agar para pelaku ditindak tegas. Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara RI juga dituntut untuk menegaskan kembali netralitas TNI-Polri dalam Pemilu 2024.

Perihal penganiayaan sukarelawan pendukung Ganjar-Mahfud oleh anggota TNI telah diakui oleh Komando Distrik Militer 0724/Boyolali. Sebanyak 15 anggota TNI telah diperiksa terkait kasus itu.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat dihubungi di Jakarta, Minggu (31/12/2023), mengatakan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI terhadap sukarelawan Ganjar-Mahfud.

”Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal, Prabowo sudah diberhentikan dari TNI,” ujar Hasto.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Komandan Distrik Militer 0724/Boyolali Letnan Kolonel Inf Wiweko Wulang Wiwoho (kiri) memberikan penjelasan dalam konferensi pers di Markas Kodim 0724/Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

PDI-P meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar secepatnya menindak anggota TNI yang terbukti terlibat penganiayaan. Dengan demikian, netralitas TNI tidak tercederai.

Baca juga: Penganiayaan Sukarelawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, 15 Anggota TNI Diperiksa

Menurut Hasto, nama baik TNI dan juga Polri, begitu pula aparatur negara lainnya, jangan sampai dikorbankan dengan aksi segelintir anggotanya. ”Karena itulah Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu. Sebab, struktur TNI-Polri itu komando. Jika pucuk tertinggi netral dan ditegakkan dengan penuh disiplin, yang di bawah juga akan taat dan berdisiplin,” ucap Hasto.

PDI-P percaya bahwa TNI dan Polri akan menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, di atas segalanya. Sikap partisan sebagaimana terjadi di Boyolali, menurut Hasto, justru dikhawatirkan bisa merusak nama baik TNI dan Polri.

Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu. Sebab, struktur TNI-Polri itu komando. Jika pucuk tertinggi netral dan ditegakkan dengan penuh disiplin, yang di bawah juga akan taat dan berdisiplin.

”Marwah TNI dan Polri serta aparatur negara lainnya kini sedang dipertaruhkan di depan mata 270 juta lebih penduduk Indonesia. Jangan sampai ulah segelintir oknum dengan ambisi pribadi merusak nama baik lembaga TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai garda terdepan penjaga keamanan dan penegak hukum di Republik Indonesia,” kata Hasto.

Iklan

Pelajaran berharga

Di Purworejo, Jawa Tengah, Ganjar mengaku telah menginstruksikan jajaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk segera menangani kasus itu sampai tuntas. Instruksi itu mencakup langkah-langkah konkret yang harus dilakukan, memastikan para korban mendapatkan bantuan hukum, dan dukungan maksimal TPN terhadap para korban.

”Sejak kemarin (Sabtu, 30/12/2023), teman-teman (TPN Ganjar-Mahfud) sudah berjalan. Saya minta bantuan teman-teman Komisi I DPR, teman-teman TPN, dan juga berkomunikasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat serta Panglima TNI. Saya juga sudah mengontak Pangdam IV/Diponegoro,” ujar Ganjar di Pondok Pesantren An Nawawi Berjan, Purworejo.

TIM MEDIA GANJAR

Calon presiden Ganjar Pranowo mengikuti acara konsolidasi pemenangan Pilpres 2024 yang diselenggarakan DPD PDI-P Sumatera Selatan di GOR Dempo, Palembang, Sabtu (20/5/2023).

Ia mengapresiasi gerak cepat pimpinan TNI untuk menindak tegas belasan anggota yang diduga menganiaya sukarelawan Ganjar-Mahfud. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran sangat berharga, baik bagi sukarelawan Ganjar-Mahfud untuk tetap damai dalam berkampanye maupun bagi aparat keamanan dalam melindungi rakyat.

”Ini menjadi pelajaran serius bagi kami agar jangan ada yang bertindak semena-mena. Kalau ada yang keliru, diproses saja. Tetapi, kalau (anggota TNI bertindak) semena-mena, ingat, yang Anda hadapi itu rakyat. Jangan bikin rakyat marah. Itu jadi pelajaran terakhir. Jangan ada lagi model seperti itu. Kalau kemudian ada yang keliru, kasihkan kepada yang berwenang. Saya kira oknum TNI yang menganiaya mengerti aturannya. Kalau tidak mengerti, pecat saja,” tegas Ganjar.

TKN sesalkan penganiayaan

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Handoko, menyesalkan dan mengaku prihatin atas penganiayaan terhadap sejumlah sukarelawan pendukung Ganjar-Mahfud di Boyolali. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi dengan damai dan menggembirakan.

”Kami menyesalkan kejadian di Boyolali, Jawa Tengah. Kami berharap seluruh rakyat Indonesia menahan diri dan bersama-sama mewujudkan pemilu damai,” kata Handoko.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto (tengah), mengenakan kemeja Projo disaksikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi (kanan) dan Sekretaris Jenderal Projo Handoko (kiri) di Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Sekretaris Jenderal DPP Pro Joko Widodo (Projo) itu juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia pun mengapresiasi pihak TNI yang telah bergerak cepat dalam merespons peristiwa dugaan penganiayaan tersebut.

”Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi dan kita harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.

Baca juga: Bangun Kepercayaan terhadap Proses Pemilu

Handoko mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama sukarelawan Projo dan seluruh pendukung Prabowo-Gibran, untuk tidak mudah terpancing provokasi di tengah masa kampanye.

”Peristiwa yang mungkin tidak ada hubungannya dengan arah dukungan terhadap capres-cawapres tertentu bisa saja dikait-kaitkan karena kepentingan politik suatu pihak. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih menahan diri dan obyektif dalam menyikapi peristiwa yang terjadi demi terwujudnya pemilu damai,” ucap Handoko.