Presiden Ingatkan Hindari Keteledoran pada Penyelenggaraan Pemilu

Presiden Jokowi mengingatkan KPU dari pusat hingga daerah agar siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil. Keteledoran teknis harus dihindari karena dapat mengganggu kondusivitas negara serta legitimasi pemilu.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan kepada awak media seusai memberikan pengarahan pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa keteledoran teknis dapat berimplikasi politis, bahkan dapat mengganggu kondusivitas negara serta legitimasi pemilihan umum. Oleh karena itu, tata kelola, kesiapan petugas, ketersediaan dan distribusi logistik, serta kesiapan sistem dan teknologi harus baik.

”Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat. Dan, Pemilu 2024 tinggal 45 hari. Waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus siap,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Baca juga: Pemilu Bermartabat Lahirkan Sosok Negarawan

Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat. Dan, Pemilu 2024 tinggal 45 hari.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan kompleksitas Pemilu 2024. Pada tahun 2024 di Indonesia digelar pemilu serentak, mulai pemilihan presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

”Dan melibatkan angka terakhir yang saya terima, 204.807.222 orang di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini. Sangat kompleks sekali,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Kesemuanya itu adalah perintah undang-undang yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. ”Sehingga kita harus pastikan tata kelola baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistik harus baik, serta kesiapan sistem dan teknologi harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satu pun, semuanya harus baik,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara pun mewanti-wanti agar tidak boleh ada yang salah, termasuk menyangkut aspek teknis. ”Hati-hati mengenai ini, hal-hal kecil harus kita perhatikan secara detail. Sebab, keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Bisa merembet ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita,” kata mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Baca juga: Wapres: Jika Pemilu Tak Jujur, Legitimasi Pemerintahan Terpilih Bisa Bermasalah

Perhatikan keamanan sistem informasi

Presiden Jokowi pun menegaskan terkait perlunya jaminan keandalan sistem informasi. Perangkat-perangkat penunjang pemilu pun harus berfungsi dengan baik, transparan, terbuka, serta jangan sampai terjadi peretasan.

”Dan, saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi, semua kita bersama harus menjaga ini,” ujarnya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Seluruh komponen bangsa diajak bersama-sama menjaga pemilu berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya baik dan tepercaya. Seluruh aparat negara, baik aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), harus bersikap netral atau tidak memihak.

”Tapi, aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat sulit dan wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” kata Presiden Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun harus betul-betul netral dan tidak memihak. ”Bertindak sesuai aturan saja, ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya, kan? Apalagi (kalau) KPU mencoba melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama jangan sampai terjadi, ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita,” ujarnya.

Iklan

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menandatangani Deklarasi Netralitas Pegawai ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 secara Serentak Se-Sumsel di Griya Agung Palembang, Sumsel, Rabu (27/12/2023).

KPU harus memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik serta secara langsung, bebas, rahasia, dan tanpa diskriminasi. KPU harus melayani mereka semua.

“Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Jangan percaya hoax, apalagi bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif, tidak saja mengedukasi tahapan pemilu tapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas,” tutur Presiden Jokowi.

KPU harus memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Medsos Menyimpan Potensi Kerawanan Pemilu

Presiden Jokowi pun menyampaikan keyakinannya bahwa KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan jujur, adil, sukses, dan lancar.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Matraman mulai mengelompokkan kotak suara per kelurahan di tempat penyimpanan logistik Pemilu 2024 Kecamatan Matraman di Gelanggang Remaja Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023).

Sementara itu Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam laporannya menuturkan, proses produksi dan distribusi logistik, terutama kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel telah selesai. “Dan untuk di dalam negeri sudah diterima oleh kawan-kawan KPU kabupaten/kota. Untuk tahap kedua, yaitu produksi surat suara, distribusi surat suara untuk lima jenis pemilu juga sudah diterima oleh teman-teman KPU kabupaten/kota,” ujarnya.

Saat ini sedang dilakukan proses penyortiran, pelipatan, dan juga pengemasan ke dalam kotak-kotak suara yang akan didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS). Jangka waktu penerimaan paling lambat di TPS adalah H-1 atau tanggal 13 Februari 2024.

Undang negara sahabat

Rapat koordinasi nasional terkait konsolidasi KPU se-Indonesia pada tahun 2023 ini dalam rangka persiapan Pemilu 2024 diikuti sebanyak 6.183 peserta, terdiri dari satuan kerja KPU Pusat sebanyak 407 orang, peserta KPU provinsi sebanyak 636 orang, peserta dari KPU kabupaten/kota sebanyak 5.140 orang.

Pada hari pemungutan suara nanti, KPU akan mengundang perwakilan negara-negara sahabat untuk menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara di TPS-TPS. ”Demikian juga kami sudah mengarahkan kepada teman-teman PPLN, penyelenggara pemilu di luar negeri, dengan kantor-kantor perwakilan kita untuk mengundang duta besar, perwakilan negara sahabat untuk menyaksikan proses pemungutan suara di luar negeri,” ujar Hasyim.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari saat menyampaikan laporan pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Menurut Hasyim, hal ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. ”Walaupun ada India dengan jumlah penduduk pemilih lebih besar dan juga Amerika Serikat yang punya pemilih lebih besar, proses pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap pemilu paling rumit di dunia,” ujarnya.

Pemilu di Indonesia, Hasyim menuturkan, pun dipandang paling singkat di dunia. Hal ini dalam artian durasi pemungutan suara dilakukan hanya dalam enam jam, yakni dari pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat.

”Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Bapak Presiden dan para tamu undangan, kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), agar bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan pada pemilih untuk menggunakan hak pilih. Dan juga peserta pemilu dalam berkompetisi,” ujar Hasyim.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari saat memberikan keterangan kepada awak media di sela Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Ditemui seusai acara, Hasyim menuturkan, konsolidasi yang digelar selama 45 hari menjelang Pemilu 2024 ini penting dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu. ”Di antaranya soal personel, sekarang ini sedang rekrutmen anggota KPPS yang akan bekerja melayani pemilih di TPS-TPS. Di luar negeri KPPS LN sudah dilantik semua, untuk di Indonesia nanti rencananya awal Januari,” ujarnya.

Kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, agar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Hasyim menuturkan, dari pemilu ke pemilu biasanya yang dilatih dalam bimbingan teknis hanya satu orang dari 7 anggota KPPS di TPS. Pada Pemilu 2024, tujuh orang KPPS akan dilatih semua agar ada pemahaman sama dan merata. “Tujuannya supaya layanan KPU pada pemilih pada hari pemungutan suara nanti baik, makin meningkat kualitasnya,” katanya.