Koalisi Perempuan Serukan Tujuh Catatan Kegentingan Demokrasi

Koalisi perempuan serukan 7 catatan kegentingan situasi demokrasi menjelang Pemilihan Presiden 2024. Visi-misi para capres-cawapres belum sepenuhnya berpihak pada hak kelompok rentan termasuk perempuan.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) berbicara dalam acara Deklarasi Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM di kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Deklarasi ini diserukan oleh 33 perempuan yang mewakili berbagai organisasi perempuan dan intelektual. Mereka menyatakan sikap atas lemahnya keberpihakan terhadap perempuan dalam visi, misi, dan agenda yang diusung calon presiden pada Pemilu 2024.

JAKARTA, KOMPAS - Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia serukan tujuh catatan kegentingan situasi demokrasi menjelang Pemilihan Presiden 2024. Mereka menilai visi-misi, dan rencana program para calon presiden dan wakil presiden belum sepenuhnya berpihak pada hak kelompok rentan termasuk perempuan.

Deklarasi Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM itu digaungkan oleh lebih dari 30 organisasi perempuan dan intelektual yang prihatin atas lemahnya keberpihakan dalam visi-misi, serta gagasan yang disampaikan capres dalam debat perdana sebelumnya. Tujuh catatan kegentingan demokrasi dan situasi bangsa itu disampaikan bertepatan dengan 95 tahun Gerakan Perempuan Indonesia, Jumat (22/12/2023).