Politisi PDI-P: Presiden Terpilih Wajib Lanjutkan IKN

Keberlanjutan pembangunan IKN dinilai penting bagi aspek ekonomi dan keadilan, dan akan memberi manfaat bagi masyarakat dan investor di Indonesia. Untuk itu, presiden terpilih harus melanjutkan pembangunannya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pengerjaan berbagai bangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Selasa (31/10/2023). Pada Juli 2024, Gedung Istana, lapangan upacara, dan infrastruktur jalan dalam kawasan IKN ditargetkan selesai dan berfungsi 100 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, meyakini pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memiliki kekuatan baru bagi aspek ekonomi dan keadilan. Ia menegaskan, siapa pun presiden terpilih di Pilpres 2024 wajib melanjutkan pembangunannya karena IKN menjadi simbol kekuatan baru bagi Indonesia.

Keberlanjutan IKN diyakini merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan keadilan yang merata. Keberlanjutan IKN juga merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sentris. IKN juga berperan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat di sekitar IKN.

”Jakarta sudah sangat padat, tidak ada lagi ruang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat, maka konsekuensi logis adalah memindahkan ibu kota negara dan sekarang sudah berjalan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Maruarar, yang juga pengusaha, melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/12/23).

Maruarar mengatakan, pada Rabu (6/12/23), sejumlah konglomerat Indonesia duduk dalam satu meja dengan dirinya untuk berdiskusi tentang IKN.

Maruarar mengatakan, pada Rabu (6/12/23), sejumlah konglomerat Indonesia duduk dalam satu meja dengan dirinya untuk berdiskusi tentang IKN. Pertemuan itu, berdasarkan foto yang dibagikan, dihadiri Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir. Selain itu, hadir pula Sugianto Kusuma atau Aguan yang merupakan bos perusahaan properti, Agung Sedayu Group.

Aguan merupakan ketua konsorsium pengusaha yang berinvestasi di IKN. Bahkan, Presiden Jokowi berterima kasih kepada Aguan yang sudah menggelontorkan Rp 40 triliun di IKN. Presiden melakukan groundbreaking pembangunan hotel bintang lima yang dinamai Hotel Nusantara IKN pada 21 September 2023 lalu.

Pertemuan itu, berdasarkan foto yang dibagikan Maruarar, juga dihadiri orang terkaya RI dan pemilik PT Barito Pacific Tbk (BRPT), Prajogo Pangestu. Terlihat juga dalam pertemuan itu Franky Oesman Wijaja yang merupakan putra konglomerat Grup Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Anggota DPR Fraksi PDI-P, Maruarar Sirait, yang juga anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

Maruarar meyakini wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena IKN memiliki konektivitas dengan daerah dan provinsi lain yang baik. Selain itu, para investor dalam negeri yang memodali pembangunan IKN di pemerintahan Jokowi juga memiliki komitmen menjadikan IKN sebagai simbol kekuatan Indonesia dan membantu pemerintah menciptakan pemerataan dan keadilan.

”Kami tidak ada rasa ketakutan, dan kami bukan orang-orang penakut, sebab para investor dalam negeri memiliki ketaatan ideologis untuk bagaimana prinsip pembangunan mengarah pada menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat,” tambahnya.

Iklan

Di sisi lain, konsep investasi memiliki komitmen jangka panjang, yakni bisa untuk 10, 20, atau 30 tahun mendatang. ”Ini riil investasi, bukan pedagang punya kepentingan jangka pendek,” ujar Maruarar, yang kini merupakan salah satu pengusaha yang berinvestasi di IKN.

Baca juga: Pembangunan IKN Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kalsel

Mendorong pertumbuhan ekonomi

Maruarar mengatakan, saat ini proyek pembangunan IKN menyumbang dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan dan Kalimantan Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Kalimantan tumbuh 5,56 persen pada kuartal II-2023 dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar dengan andil 3,55 persen.

Pertumbuhan Kalimantan ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Menurut BPS, ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (year-on-year) dibanding kuartal II-2022.

Maruarar menegaskan bahwa pembangunan IKN mempertimbangkan secara baik terhadap keseimbangan ekologis. ”Proyek pembangunan ini baru berjalan karena baru awal pemerintah dan investor akan sangat mudah mendesain pembangunan IKN yang memperhatikan keseimbangan IKN, kita punya komitmen terhadap lingkungan,” paparnya.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengunjung berfoto bersama di Titik Nol Ibu Kota Nusantara dilihat dari udara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (28/7/2022). Sejak area ini dibuka, banyak pengunjung dari luar daerah datang ke kawasan tersebut untuk mengetahui calon ibu kota baru Indonesia. Monumen ini dibangun pada Februari 2022 yang merupakan awal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Terkait penolakan terhadap IKN, Maruarar melihat pembangunan dan dampak IKN terhadap pemerataan, keadilan ekonomi nasional, tidak hanya pada satu atau dua tahun. ”Yang menolak mungkin hanya sekitar 20-25 persen. Ini mungkin faktor melihat IKN dalam jangka pendek. Yang kita harapkan dari pembangunan IKN adalah masa depan Indonesia, dan tidak sekadar proyeksi jangka pendek,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menepis kritik dari calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Pemindahan ibu kota diklaimnya justru bisa menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi baru.

Terkait penolakan terhadap IKN, Maruarar melihat pembangunan dan dampak IKN terhadap pemerataan, keadilan ekonomi nasional, tidak hanya pada satu atau dua tahun.

Presiden, seusai penanaman pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Rabu (29/11/2023), menyebutkan, sebesar 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Dengan adanya pembangunan IKN, diharapkan titik pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa.

”Justru kebalikannya, kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris,” kata Presiden.

Dari 17.000 pulau di Indonesia, sebanyak 56 persen populasi Indonesia juga bermukim di Jawa. Dengan demikian, pemerintah menginginkan agar pembangunan bisa lebih Indonesia sentris. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa dirasakan merata di pulau lain, selain Pulau Jawa. Titik-titik pertumbuhan ekonomi baru juga ditargetkan bermunculan di luar Jawa.