Dapur RPH Bocor, Jimly Buka Peluang Beri Teguran Kolektif untuk 9 Hakim MK
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menduga informasi ”dapur” rapat permusyawaratan hakim yang bocor bisa bersumber dari staf ataupun hakim.
Suasana uji materi Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Kompleks Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Uji materi dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi, para pemohon, perwakilan DPR, dan perwakilan Presiden.
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie membuka kemungkinan diberikannya teguran kolektif untuk sembilan hakim konstitusi. Teguran ini diberikan karena banyak informasi ”dapur” rapat permusyawaratan hakim yang seharusnya bersifat rahasia justru bocor ke mana-mana.
”Teguran tanpa menyebutkan nama untuk sembilan-sembilannya karena terbukti. Tanpa harus sebut siapa yang salah. Yang jelas, informasi di dalam, kok, di luar sudah pada tahu detail sekali,” kata Jimly, ditemui seusai sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (2/11/2023) malam.