Meski Raih Penghargaan, Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Keterbukaan Atas Layanan Publik Masih Rendah
Meski raih penghargaan, Sekretariat CSO-OGP Indonesia Darwanto lewat keterangan resmi yang diterima Kompas, mengatakan OGP diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan keterbukaan pemerintah dan penguatan layanan.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekatjahjana (tengah) bersama Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional Bogat Widyatmoko (kiri) dan Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society Dio Ashar menerima penghargaan Open Government Partnership 2023 di Tallin, Estonia, Rabu (6/9/2023) lalu.
Kemarin, koalisi masyarakat sipil mengapresiasi capaian Indonesia yang mendapatkan peringkat 1 Open Government Partnership di OGP Summit pada 6-7 September lalu di Tallin, Estonia. Capaian yang cukup baik di aspek pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan ini diharapkan juga selaras dengan keterbukaan di bidang lain terutama layanan publik.
Sekretariat CSO-OGP Indonesia Darwanto melalui keterangan resmi yang diterima Kompas, Jumat (8/9/2023) lalu, mengatakan OGP diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan keterbukaan pemerintah dan penguatan layanan publik di Indonesia. Walakin, sayangnya, agenda itu belum menjadi prioritas pemerintah dalam dua periode pemerintahan terakhir. Sebab, menurutnya, prioritas pemerintah terfokus penuh pada pembangunan ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Indonesia. Seperti, pembangunan ibu kota baru, bandara, dan sebagainya.