Pemerintahan Daerah
Ada Nuansa Kepentingan Politik pada Penunjukan Penjabat Gubernur
Masih sulit bagi masyarakat melihat kepakaran 9 penjabat gubernur yang dilantik, selain masih kental dengan nuansa TNI-Polri. Wajar jika penunjukan mereka dipandang lekat dengan kekuasaan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik sembilan Penjabat Gubernur yang habis masa jabatannya pada Selasa (5/9/2023), di Gedung Suasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri.
JAKARTA, KOMPAS — Sembilan penjabat gubernur telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengisi kekosongan jabatan menuju Pilkada Serentak 2024. Jika dilihat dari latar belakangnya, Ombudsman RI ataupun pengamat otonomi daerah dan politik memandang ada bagi-bagi kekuasaan di provinsi strategis untuk pemenangan pemilu, dan juga masih kental nuansa TNI-Polri. Hal ini menunjukkan ada pertarungan politik nasional dalam penempatan penjabat tersebut.
Sembilan penjabat (PJ) gubernur itu dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian mewakili Presiden Joko Widodo di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Selasa (5/9/2023). Mereka di antaranya adalah Mayor Jenderal (Purn) Hasanuddin sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara. Hasanuddin adalah mantan Pangdam Bukit Barisan periode 2021-2022. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat.
