KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima, Diduga Terkait Korupsi Pengadaan

Kantor Wali Kota Bima Muhammad Lutfi di NTB digeledah KPK. Diduga penggeledahan terkait dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bima.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Bendera Merah Putih berkibar berlatar pantulan kaca Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Rabu (16/2/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/8/2023). Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bima.

Berdasarkan surat panggilan pemeriksaan yang diterbitkan KPK pada 23 Agustus 2023, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi disebut sebagai tersangka. Dalam hal ini, dari surat yang diterima Kompas itu, ia disebut sebagai tersangka untuk dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bima serta penerimaan gratifikasi.