Parpol Semestinya Perhatikan Etika Penyelenggaraan Negara

Setiap parpol semestinya memahami etika penyelenggaraan negara yang bebas praktik korupsi. Pelibatan eks koruptor di struktur internal parpol menandakan hilangnya semangat tata kelola pemerintahan yang bersih.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi bendera Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Nusantara di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (14/9/2022). Pertemuan elite parpol kian gencar dilakukan beberapa pekan terakhir untuk membahas koalisi.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah eks narapidana korupsi kembali aktif di partai politik dan bahkan ada di antara mereka yang menduduki jabatan tinggi di struktur internal parpol. Kondisi ini mengundang keprihatinan dari kalangan aktivis antikorupsi karena dana parpol bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam kaitan ini, semestinya parpol memahami pentingnya mengikuti etika penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.