Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial
Persoalan menyangkut Bima dan Lampung mengemuka tak hanya karena ramai diperbincangkan warganet. Sejumlah politisi dan pejabat negara juga turut serta berkomentar atas peristiwa tersebut.
Pelaporan Bima Yudho Saputro, kreator konten asal Kabupaten Lampung Timur, usai mengkritik pemerintah daerah Lampung di media sosial menguak persoalan menyempitnya ruang kebebasan berpendapat di ranah digital karena masih dibatasi oleh pihak tertentu. Padahal, media sosial dengan sifatnya yang terbuka bisa menjadi jalan alternatif bagi publik yang tak selalu memiliki akses menyampaikan kritik melalui lembaga negara. Kabar buruk bagi demokrasi Indonesia.
Dua pekan terakhir, jagat media sosial riuh setelah kreator konten asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Bima Yudho Saputro, mengunggah video berdurasi sekitar tiga menit di akun Tiktok @awbimaxreborn. Dalam video itu, ia mengkritik lambannya pembangunan dan sejumlah persoalan yang menyebabkan Lampung tak kunjung mengalami kemajuan. Hingga Selasa (18/4/2023), video itu sudah ditonton belasan juta kali. Beberapa kata kunci terkait dirinya, seperti gubernur, Lampung, dan Kemenkumham, juga masih menjadi pembicaraan terpopuler di Twitter.