Politik Transaksional Picu Korupsi Kepala Daerah

KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka suap proyek pengadaan kamera pemantau (CCTV) dan jasa penyedia jaringan internet bersama dengan lima orang lainnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Tersangka Walikota Bandung Yana Mulyana (kedua dari kiri) bersama para tersangka yang lain usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Minggu (16/4/2023) dini hari.

JAKARTA, KOMPAS –Penangkapan Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana, karena disangka terlibat suap menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus rasuah menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Maraknya tindak pidana korupsi, yang dilakukan kepala daerah itu, ditengarai dipicu oleh politik transaksional.

Tidak hanya harus mengembalikan biaya kampanye yang telah dikeluarkan sebelumnya, para kepala daerah diduga juga dituntut membayar ongkos politik tinggi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.