Biaya Politik Tinggi, Korupsi Kepala Daerah Tak Kunjung Berhenti

Dalam tiga pekan terakhir, KPK menangkap tiga kepala daerah karena diduga korupsi. Biaya politik yang tinggi ditengarai jadi salah satu penyebab korupsi terus dilakukan oleh pimpinan daerah.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Tersangka Wali Kota Bandung Yana Mulyana (kedua dari kanan) bersama para tersangka (lima orang) yang lain seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Minggu (16/4/2023) dini hari. Keenam tersangka ditangkap dan ditahan oleh KPK karena dugaan kasus suap pengadaan kamera pemantau dan jaringan internet untuk program Bandung Smart City.

JAKARTA, KOMPAS — Selama politik masih berbiaya tinggi, politik transaksional yang dapat memicu perbuatan korupsi diyakini bakal terus ada. Untuk mencegahnya, pendanaan bagi partai politik perlu dibenahi dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menanggapi penangkapan dan penahanan beberapa kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi dalam beberapa pekan terakhir. Mereka adalah Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat, dan istrinya, Ary Egahni; Bupati Kepulauan Meranti, Riau, M Adil; serta yang terbaru adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana.