Bawaslu Diminta Menindak Parpol Pelanggar Aturan Kampanye

JPPR menilai ketidaktegasan Bawaslu dalam menegakkan aturan justru menimbulkan kesan tidak baik. Hal ini seolah menunjukkan bahwa tidak ada larangan pemasangan alat peraga partai politik sebelum masa kampanye dimulai.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Meski belum memasuki masa kampanye, baliho dan poster parpol ataupun tokoh parpol menghiasi ruang-ruang publik, seperti di Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (10/3/2023). Mendekati Pemilu 2024, baliho seperti ini diperkirakan akan semakin banyak bertebaran di ruang publik.

JAKARTA, KOMPAS — Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR menemukan 143 dugaan pelanggaran aturan kampanye. Karena itu, mereka meminta agar Badan Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti dan meningkatkan pengawasan terhadap partai politik terkait pelanggaran aturan kampanye.

• Dari semua alat peraga, sebanyak 58 alat peraga melanggar ketertiban umum.
• Masa kampanye, lanjut Nurlia, baru akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
• Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, segala dugaan atau temuan dapat langsung dilaporkan ke Bawaslu.