Iklan
Wapres Minta Kepercayaan Publik Dipulihkan Setelah Kasus Rafael Alun Trisambodo
Kepercayaan publik untuk membayar pajak perlu dibangkitkan kembali. Penelusuran dan penindakan untuk pejabat yang memiliki harta tak wajar perlu dilakukan.
SURAKARTA, KOMPAS — Kepercayaan publik yang menurun drastis kepada Direktorat Jenderal Pajak harus segera dipulihkan. Penelitian kepada semua pejabat dengan kekayaan tak wajar baik di Kementerian Keuangan maupun institusi lain harus dilakukan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rabu (1/3/2023), menilai Kementerian Keuangan sudah memperbaiki sistem di Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan. Namun, pembenahan harus terus dilakukan. Penelitian kepada semua pejabat dengan kekayaan tak wajar juga harus dilanjutkan.